Pemerintah Siapkan Skema Baru Perdagangan Karbon, Harga Dinilai Masih Rendah
Pemerintah Indonesia mengakui bahwa harga karbon nasional saat ini masih tergolong rendah dan belum mampu mencerminkan biaya riil dalam pengurangan emisi. Hal ini menjadi dasar bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyiapkan skema baru yang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis perdagangan karbon, sekaligus mendorong partisipasi industri dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Harga Karbon Terlalu Rendah untuk Teknologi Penangkapan Emisi
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa saat ini harga karbon di dalam negeri hanya berkisar antara US$5 hingga US$10 per ton CO₂. Angka tersebut dinilai jauh di bawah biaya teknologi penangkapan emisi seperti carbon capture and storage (CCS), yang diperkirakan mencapai sekitar US$100 per ton.
“Kita harus menjual karbon dengan harga setara dengan biaya teknologi penangkapan emisi. Saat ini, kita sedang berupaya agar harga bisa naik ke US$20 atau US$40 per ton,” ujar Eniya dalam acara EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).
Regulasi Baru untuk Meningkatkan Kepastian Hukum
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah tengah menyusun rancangan regulasi turunan yang akan memperjelas mekanisme perdagangan karbon nasional. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
“Rancangan peraturan itu sudah disiapkan untuk menerjemahkan Perpres 110 yang terkait dengan karbon,” tambah Eniya.
Membuka Peluang Pasar Domestik dan Internasional
Eniya menekankan bahwa pemerintah akan mempermudah skema perdagangan karbon, sehingga industri yang melakukan mitigasi emisi dapat memperoleh manfaat ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memperdagangkan karbon baik di pasar domestik maupun internasional.
“Ini diharapkan dapat memperkuat kelayakan finansial proyek-proyek hijau, serta mendorong investasi berkelanjutan,” ujarnya.
Dampak pada Target NDC dan Transisi Energi
Penyesuaian harga karbon dan kemudahan perdagangan diharapkan mampu memperkuat komitmen pemerintah dalam mencapai target Nasional Determined Contributions (NDC). Dengan adanya payback dari nilai karbon, upaya penurunan emisi dapat berjalan seiring dengan pengembangan energi terbarukan dan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih.
“Kita harapkan komitmen penurunan emisi selaras dengan NDC kita,” tutup Eniya.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa itu perdagangan karbon?
Perdagangan karbon adalah mekanisme di mana perusahaan atau negara dapat memperdagangkan hak untuk menghasilkan emisi karbon, dengan tujuan mengurangi polusi secara efisien.
Mengapa harga karbon di Indonesia dinilai rendah?
Harga karbon saat ini masih jauh di bawah biaya teknologi penangkapan emisi seperti CCS, sehingga tidak memberikan insentif yang cukup untuk pengurangan emisi.
Apa tujuan dari skema baru perdagangan karbon?
Skema baru bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis perdagangan karbon, mempermudah akses industri, dan memperkuat komitmen penurunan emisi.
Bagaimana regulasi baru akan berdampak pada industri?
Regulasi baru akan memberikan kepastian hukum dan insentif bagi industri untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon, baik secara domestik maupun internasional.
Apakah peningkatan harga karbon akan memengaruhi biaya produksi?
Dalam jangka panjang, peningkatan harga karbon diharapkan mendorong inovasi dan efisiensi, sehingga dampak biaya produksi bisa diminimalkan.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan skema baru perdagangan karbon guna meningkatkan nilai ekonomis dan efektivitas pengurangan emisi. Dengan harga karbon yang lebih sesuai dengan biaya teknologi penangkapan emisi, diharapkan partisipasi industri akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat komitmen nasional terhadap pengurangan emisi dan transisi energi.
