Kementerian Perdagangan Tanggapi Dugaan Praktik Under-Invoicing Ekspor CPO
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan penjelasan terkait dugaan praktik under-invoicing ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Praktik ini diduga merugikan negara selama bertahun-tahun dengan mengurangi penerimaan pajak dan bea cukai.
Under-invoicing adalah tindakan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian negara. Kemendag menegaskan bahwa masalah pencatatan nilai transaksi berada dalam ranah kewenangan kepabeanan dan perpajakan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi menyatakan bahwa kementeriannya secara rutin melakukan evaluasi atas kebijakan ekspor, termasuk tata niaga CPO. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan masukan resmi dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan.
“Kami selalu melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan. Masukan-masukan disampaikan secara resmi dan dibahas bersama pemangku kepentingan lainnya, dengan prinsip kebijakan harus seimbang dan menutup ruang yang merugikan negara,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/2).
Proses Dokumen Invoicing Berada di Bawah Kewenangan Kemenkeu
Dewi menjelaskan bahwa dokumen penetapan nilai ekspor merupakan bagian dari persyaratan kepabeanan yang diajukan eksportir saat mengurus Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Proses tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.
“Dokumen invoicing itu biasanya diperlukan sebagai persyaratan permohonan PEB bersama dengan Persetujuan Ekspor (PE). Jadi hal tersebut memang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan,” katanya.
Ia menambahkan dalam mekanisme yang berlaku, pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan PE ke Kemendag. Setelah itu, dokumen tersebut dibawa bersama invoice dan dokumen kepabeanan lainnya untuk mengurus PEB sebelum barang dikapalkan.
“Kalau soal invoicing itu urusan jual-beli dan dilaporkan dalam proses kepabeanan. Kemendag tidak menerima invoice tersebut, sehingga tidak berada dalam ranah kami untuk memeriksanya,” ujarnya.
Kemendag Dukung Langkah Penegakan Hukum Kemenkeu
Meski demikian, Kemendag mendukung penuh terhadap langkah penegakan yang dilakukan Kemenkeu untuk mencegah praktik manipulasi nilai ekspor yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengurangi praktik ini, karena jelas berdampak pada penerimaan negara,” kata Dewi.
Sebelumnya, Purbaya mengungkap dugaan praktik under-invoicing CPO yang dilakukan sejumlah pengusaha dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dan mencantumkan negara transit sebagai tujuan, padahal barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat (AS). Menurutnya, modus eksportir sawit tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara selama bertahun-tahun.
“Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).
Pemerintah Perkuat Pengawasan Melalui Sistem Digital
Pemerintah kini memperkuat pengawasan melalui instrumen pajak dan bea cukai serta pemanfaatan sistem digital dan kecerdasan buatan untuk mencocokkan data lintas negara. Dari penelusuran awal, Kemenkeu telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar dan mengantongi bukti awal untuk menindaklanjuti dugaan manipulasi tersebut.
Dampak Praktik Under-Invoicing pada Perekonomian Nasional
Praktik under-invoicing tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pasar dan mengurangi daya saing produk lokal. Dengan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan realitas, pemerintah kesulitan dalam menghitung potensi pendapatan yang seharusnya diterima. Hal ini juga bisa memengaruhi kebijakan fiskal dan program pemerintah yang bergantung pada penerimaan pajak.
Selain itu, praktik ini juga berpotensi merusak reputasi Indonesia sebagai negara produsen minyak kelapa sawit yang andal dan transparan. Dengan adanya dugaan manipulasi, citra ekspor Indonesia bisa tercoreng, terutama di pasar internasional yang semakin ketat dalam mengawasi standar perdagangan.
Tindakan yang Dilakukan oleh Kemenkeu
Kementerian Keuangan telah memulai penyelidikan terhadap dugaan under-invoicing dengan memeriksa sejumlah perusahaan besar yang diduga terlibat. Dalam waktu dekat, Kemenkeu diharapkan akan mengumumkan hasil investigasi dan tindakan hukum yang akan diambil terhadap pelaku.
Langkah ini juga menjadi indikasi bahwa pemerintah serius dalam menghadapi isu kebocoran pajak dan bea cukai. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem ekspor.
Kesimpulan
Praktik under-invoicing ekspor CPO yang diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap sistem perdagangan nasional. Meskipun Kemendag menegaskan bahwa masalah invoicing berada di bawah kewenangan Kemenkeu, pihaknya tetap mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengurangi kerugian negara.
Dengan penguatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi, diharapkan praktik manipulasi nilai ekspor dapat diminimalisir, sehingga penerimaan negara meningkat dan stabilitas ekonomi terjaga.
FAQ
Apa itu under-invoicing?
Under-invoicing adalah praktik melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian negara.
Siapa yang bertanggung jawab atas under-invoicing?
Under-invoicing berada dalam ranah kewenangan kepabeanan dan perpajakan, yaitu Kementerian Keuangan.
Bagaimana pemerintah mengatasi under-invoicing?
Pemerintah memperkuat pengawasan melalui sistem digital dan kecerdasan buatan, serta memeriksa perusahaan-perusahaan besar yang diduga terlibat.
Apa dampak under-invoicing bagi perekonomian?
Under-invoicing dapat merugikan penerimaan negara dan mengganggu stabilitas pasar.
Apa peran Kemendag dalam kasus ini?
Kemendag tidak langsung mengelola invoicing, tetapi mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengurangi kerugian negara.
