Pendapatan Operator Seluler Menurun, ATSI Minta Dukungan Pemerintah yang Lebih Kuat
Pendapatan operator seluler di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan industri telekomunikasi. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti kurangnya dukungan pemerintah terhadap sektor ini, terutama dalam bentuk pengaturan biaya dan regulasi yang dinilai tidak seimbang dengan manfaat yang diperoleh.
Regulasi Lama Tidak Sesuai Kondisi Baru
Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys menyampaikan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh operator seluler masih terbelenggu aturan-aturan lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan layanan digital saat ini. Ia mencontohkan bagaimana bisnis telepon yang dulu sepenuhnya menjadi pendapatan operator kini mulai digantikan oleh platform pesan dan media sosial yang mampu menawarkan layanan panggilan telepon.
“Biaya-biaya yang dikeluarkan hari ini masih banyak terbelenggu aturan lama. Ini yang perlu kita pikirkan bersama,” ujar Merza dalam acara Indonesia Digital Fest 2026 di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa manfaat dan pendapatan dari layanan telekomunikasi kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan operator, sementara beban kewajiban tetap ditanggung oleh mereka. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban dan manfaat.
Harapan ATSI untuk Penyesuaian Regulasi
Merza menyarankan adanya balancing of distribution antara kewajiban dan manfaat dalam industri telekomunikasi. Ia menekankan bahwa “yang bayar besar, manfaatnya kecil. Yang bayar kecil, manfaatnya besar.”
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa banyak pemain di dunia digital belum dikenakan kewajiban pajak sesuai dengan kontribusinya. Evaluasi atau penataan ulang terhadap regulasi-regulasi lama diperlukan agar sektor ini tetap sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah Berkomitmen pada Pengelolaan Sektor Komunikasi
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melaporkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komdigi pada Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mencapai Rp29 triliun, atau 116,04 persen dari target sebesar Rp25 triliun.
“Kontribusi PNBP tersebut berasal dari berbagai sumber strategis, antara lain Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, sektor telekomunikasi, layanan orbit satelit, sertifikasi, penyiaran, serta PNBP lainnya di lingkungan Kemkomdigi,” jelas Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat.
Masalah Utama yang Diangkat oleh ATSI
Salah satu isu utama yang disampaikan oleh ATSI adalah tentang biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang setiap tahun dibayarkan oleh operator. Meski telah beberapa kali menyuarakan kebutuhan insentif berupa penyesuaian BHP hingga regulatory charge, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.
Merza mengatakan bahwa dirinya sudah bosan meminta penurunan BHP frekuensi karena pemerintah mungkin sudah capek mendengarnya. Ia kini hanya meminta satu hal, yaitu jika tidak bisa turun, maka hilangkan saja kewajiban yang sudah tidak relevan.
Konektivitas sebagai Faktor Penting
Merza menekankan bahwa sektor telekomunikasi harus tetap sehat agar konektivitas di Indonesia tetap terjaga. “Jangan sampai konektivitas jadi tidak sehat,” ujarnya.
Konektivitas merupakan fondasi utama bagi kemajuan ekonomi digital dan akses informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, dukungan pemerintah yang lebih kuat dan regulasi yang lebih adaptif sangat diperlukan agar industri ini tetap berkembang.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apa yang dimaksud dengan BHP frekuensi?
BHP frekuensi adalah biaya yang dibayarkan oleh operator seluler kepada pemerintah atas penggunaan spektrum frekuensi radio untuk layanan komunikasi.
Mengapa ATSI meminta penyesuaian regulasi?
Karena regulasi lama tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi pasar saat ini, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban dan manfaat.
Bagaimana realisasi PNBP Komdigi pada 2025?
Realisasi PNBP Komdigi pada 2025 mencapai Rp29 triliun, melebihi target sebesar Rp25 triliun sebesar 116,04 persen.
Apa dampak penurunan pendapatan operator seluler?
Penurunan pendapatan dapat mengancam kesehatan industri telekomunikasi dan memengaruhi kualitas layanan serta investasi di sektor ini.
Bagaimana solusi yang ditawarkan ATSI?
ATSI menyarankan evaluasi regulasi lama, penyesuaian biaya BHP, dan peningkatan dukungan pemerintah untuk menjaga kesehatan industri telekomunikasi.
Kesimpulan
Seiring dengan perkembangan teknologi dan layanan digital, sektor telekomunikasi menghadapi tantangan baru yang memerlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif. ATSI menuntut adanya dukungan pemerintah yang lebih kuat, terutama dalam bentuk penyesuaian regulasi dan pengurangan beban biaya yang tidak proporsional. Kesehatan industri ini tidak hanya penting bagi operator, tetapi juga bagi masyarakat luas yang bergantung pada layanan telekomunikasi. Dengan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha, Indonesia dapat menjaga kualitas konektivitas dan memastikan pertumbuhan sektor digital yang berkelanjutan.
